TERASKATA.COM, MANADO – Sejak dilantik sebagai anggota DPRD Sulut, kader sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap komitmen berjuang untuk rakyat menjadi prinsip utama sosok Melky Jakhin Pangemanan (MJP).
Bahkan hampir seluruh waktu, tenaga dan pikirannya didedikasikan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini untuk kepentingan rakyat melalui fungsi DPRD dalam hal pengawasan, budgeting, dan legislasi.
Ini bukan kali pertama MJP melakukannya, namun secara konsisten legislator Dapil Minut – Bitung ini menyampaikan secara terbuka apapun kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat baik secara harian maupun bulanan terus diiformasikan ke publik sebagai bentuk keterbukaan selaku anggota dewan.
Isi laporan tersebut, diperlihatkan rentetan kegiatan MJP sebagai wakil rakyat sepanjang bulan Januari 2022. Mulai dari menerima aspirasi masyarakat, mengadakan rapat-rapat kedewanan, turun lapangan dan kunjungan kerja hingga berbagai giat lainnya yang kesemuanya disampaikan secara terbuka.
Adapun beberapa kegiatan di awal tahun 2022 diantaranya yakni menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021, Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulut ke Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
Turun lapangan ke kabupaten kota mengunjungi SMK Prima Sejahtera Kotamobagu dalam rangka monitoring Pekerjaan Pembangunan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler 2021. Ibadah rutin anggota dewan.
Selanjutnya, MJP melaksanakan kegiatan sosialisasi perda (sosper) terkait Perda Sulut Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Perda Sulut Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
MJP pula melaporkan anggaran yang digunakan setiap pelaksanaan sosper yang sebelumnya sudah dipublish sebagai laporan harian melalui akun media sosialnya.
Seperti sebelum-sebelumnya, secara terang-terangan kepada publik, MJP juga kerap mengembalikan sisa anggaran pelaksanaan kegiatan baik reses maupun sosper yang tak terpakai.
Dirinya mengatakan, cara kerja seperti ini adalah pilihannya.
Ia mengakui, setiap anggota dewan tentu memiliki modelnya masing-masing dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Pola kerja seperti ini menurutnya, untuk memenuhi apa yang secara umum diinginkan masyarakat atas kinerja seorang anggota dewan.
“Masyarakat tentu ingin tahu apa yang dilakukan wakil rakyat yang telah dipilihnya. Ketika masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya anggota dewan lakukan, maka kerja transparan perlu dibuat. Itu dengan memberikan laporan setiap kegiatan kita, sampai dengan penggunaan anggaran DPR Sulut dalam kegiatan yang dibuat Seperti reses, sosper atau kegiatan serupa,” ungkap MJP. (wel/ams)
Komentar